Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu [SEMA 04/2001]

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Agustus 2011

 Nomor: 05/Bua.6/Hs/SP/VJII/2011

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di-

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 04Tahun 2011

Tentang

PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN

SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORA TORS)

Dl DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana iainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan iembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkeianjutan dan supremasi hukum. Continue reading

Surat Kuasa Mengajukan Gugatan Wanprestasi

KUASA KHUSUS

Nomor:    __________________

Yang bertandatangan  di bawah ini:

PT __________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum __________, berkedudukan di __________, berkantor di Jalan __________ No. ____,  Kelurahan __________, Kecamatan __________, Kota _______________, dalam hal ini diwakili oleh __________, bertempat tinggal di Jalan __________ No. ____,  Kelurahan __________, Kecamatan __________, Jakarta Barat, dalam jabatannya selaku Direktur perseroan tersebut, selanjutnya disebut juga “PEMBERI KUASA”; Continue reading

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [UU 1/PNPS/Tahun 1965]

ANOTASI

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 tertanggal 9 April 2010 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),  Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI),   Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara,    Yayasan  Desantara  (Desantara  Foundation),  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),   K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan KH. Maman Imanul Haq sebagai para Pemohon, telah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [UU 18/2009]

ANOTASI 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 137/PUU-VII/2009 tertanggal 27 Agustus 2010 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Teguh Boediyana,  Asroul Abidin,  Achmad, Suryarahmat, Drs. H. Asnawi,  I Made Suwecha,  Robi Agustiar,  A. Warsito, Drh. Sukobagyo Poedjomartono, Drh. Purwanto Djoko Ismail, Elly Sumintarsih,  dan Salamuddin, S.E sebagai para Pemohon telah menyatakan:

- frasa, ”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”,dalam Pasal 59 ayat (2);

- frasa, ”Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4),

- kata  ”dapat”  dalam Pasal 68 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [UU 5/2004]

ANOTASI

 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 067/PUU-II/2004 tertanggal 15 Februari 2005 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh  DOMINGGUS  MAURITS  LUITNAN, S.H., L.A . LADA, S.H., dan H. AZI ALI TJASA, S.H., M.H. sebagai para Pemohon telah menyatakan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [UU 8/1981]

ANOTASI 

1. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Tjetje Iskandar sebagai Pemohon telah menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011  terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Pemohon telah menyatakan:

 - Pasal 1 angka 26 dan angka 27;

- Pasal 65;

- Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta

- Pasal 184 ayat (1) huruf a

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [UU 37/2008]

ANOTASI 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 62/PUU-VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2011  terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM., Mulyadi Hamid, Bagus Sarwono, S.Pd., Si., Ananta Heri Pramono, SE., MM., Syahrul Eriadi, Syamsuddin Alimsyah, dan  H. Bahar Ngintung, Sebagai  para Pemohon  telah menyatakan:

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan [UU 18/2004]

ANOTASI 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 55/PUU-VIII/2010 tertanggal 19 September 2011 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang diajukan oleh Japin, Vitalis Andi, S.Pd, Sakri, dan Ngatimin Alias Keling sebagai para Pemohon telah menyatakan:

Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 107 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai [UU 39/2007]

ANOTASI

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 54/PUU-VI/2008 tertanggal 14 April 2009 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara sebagai Pemohon telah menyatakan:

- Menyatakan Pasal 66A ayat (1)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4755), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau.

- Menetapkan agar pengalokasian dana hasil  cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuh i paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [UU 16/2004]

ANOTASI

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 49/PUU-VIII/2010 tertanggal tanggal 20 September 2010 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Pemohon telah menyatakan:

Pasal 22 ayat (1) huruf  d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”;

DIREKTORI HUKUM INDONESIA